Pengertian, Peserta, Produk Taspen Tabungan Hari Tua dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Pengertian, Peserta, Kewajiban Peserta, Hak Peserta, Produk Taspen, Tabungan Hari Tua dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.


TABUNGAN HARI TUA (THT)


1. Pengertian

Tabungan Hari Tua adalah Program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

2. Peserta

Peserta Program THT yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah, kecuali PNS Kementerian Pertahanan, dan Pejabat Negara

3. Kewajiban Peserta

3.1 Setiap peserta wajib membayar iuran / premi sebesar 3,25% dari penghasilannya perbulan (gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan Anak) selama masa aktif

3.2 Menyampaikan data diri dan keluarganya beserta perubahannya (kenaikan pangkat, perubahan status jiwa).

4. Hak Peserta

4.1 Hak memperoleh informasi, menyampaikan kritik dan saran.
4.2 Hak memperoleh manfaat.
4.2.1 Tabungan Hari Tua, apabila peserta berhenti mencapai usia pensiun.
4.2.2 Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian,apabila peserta meninggal dunia sebelum
mencapai usia pensiun (diterima oleh ahli waris).
4.2.3 Nilai Tunai Asuransi, apabila peserta berhenti/keluar karena sebab lain.
4.2.4 Asuransi Kematian, apabila peserta atau anggota keluarga (suami/istri/anak) meninggal dunia.

5. Persyaratan Pengurusan Hak

5.1 Tabungan Hari Tua (THT), apabila peserta berhenti dengan mendapat hak pensiun.
a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran
b. Asli dan foto copy SK Pensiun;
c. Asli SKPP yang dibuat Satuan Kerja dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda);
d. Foto copy Pertimbangan Teknis dari BKN bagi PNS Golongan 4C ke atas yang SK Pensiunnya belum ditetapkan oleh Presiden;
e. Pas foto suami / istri ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (terbaru);
f. Foto copy identitas diri (KTP / SIM / Paspor) pemohon yang masih berlaku;
g. Foto copy nomor rekening Bank bagi pensiun melalui bank;
h. NPWP (apabila ada).

Catatan :
Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Negara,sekaligus dibayarkan Pensiun Pertama dan Taperum

5.2 Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM), apabila Peserta meninggal dunia pada saat masih aktif.
a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
b. Surat keterangan ahli waris dari instansi;
c. Asli Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji;
d. Foto copy surat kematian yang di legalisir Lurah/Kepala Desa;
e. Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah / KUA;
f. Foto copy identitas diri (KTP / SIM / Paspor) pemohon yang masih berlaku.
g. Akta kelahiran anak, jika anak yang mengajukan.

Catatan :
Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Negara, sekaligus dibayarkan Uang Duka Wafat progran JKM.

5.3 Nilai Tunai Asuransi, apabila peserta berhenti bukan karena pensiun atau bukan karena meninggal dunia.
a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
b. Foto copy SK Pemberhentian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
c. Asli SKPP yang dibuat Satuan Kerja dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda);
d. Foto copy identitas diri (KTP / SIM / Paspor) pemohon yang masih berlaku.

Catatan :
Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus dibayarkan juga Pengembalian Iuran Pensiun.

5.4 Asuransi Kematian (ASKEM ), apabila :

5.4.1 Istri/suami dari peserta aktif meninggal dunia.
a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
b. Asli Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji;
c. Foto copy surat kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit;
d. Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah/KUA;
e. Foto copy SK Kenaikan Pangkat / Gaji Berkala terakhir;
f. Foto copy identitas diri (KTP / SIM / Paspor) pemohon yang masih berlaku.

5.4.2 Anak dari Peserta Aktif Meninggal Dunia.
a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
b. Asli Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji;
c. Foto copy surat kematian yang di legalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit;
d. Foto copy SK Kenaikan Pangkat / Gaji Berkala terakhir.
e. Foto copy identitas diri (KTP / SIM / Paspor) pemohon yang masih berlaku.
f. Surat Keterangan Sekolah bagi anak usia dibawah 21 tahun

Catatan:
Untuk usia anak 21 s/d 25 tahun, belum menikah / bekerja dan masih sekolah

5.4.3 Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia.
a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
b. Foto copy SK Pensiun;
c. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
d. Foto copy Surat Kematian yang dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
e. Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir Lurah/ Kepala KUA;
f. Foto copy identitas diri (KTP / SIM / Paspor) pemohon yang masih berlaku.

Catatan :
Sekaligus dibayarkan juga Uang Duka Wafat (UDW) persyaratan dibuat rangkap 1.

5.4.4 Istri / Suami dari Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia.
a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
b. Foto copy SK Pensiun;
c. Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
d. Foto copy Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa;
e. Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir Lurah/ Kepala KUA.
f. Foto copy identitas diri (KTP / SIM / Paspor) pemohon yang masih berlaku.
g. Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa

Catatan :
Sekaligus dibayarkan juga Uang Duka Wafat (UDW), persyaratan dibuat rangkap 1.

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)


1. Pengertian

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

2. Kepesertaan

Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2.1 Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan;
2.2 PPPK;
2.3 Pejabat Negara;
2.4 Pimpinan/Anggota DPRD.

Kepesertaannya :
Bagi ASN dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaannya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

3. Kewajiban
3.1 Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarganya beserta perubahannya kepada PT TASPEN (PERSERO);
3.2 Laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi/Unit Kerja.

4. Iuran

Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% x Gaji peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja

5. Manfaat


5.1 Perawatan
a. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
b. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
c. Rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang setara;
d. Perawatan intensif;
e. Penunjang diagnostik;
f. Pengobatan;
g. Pelayanan khusus;
h. Alat kesehatan dan implant;
i. Jasa dokter dan medis;
j. Operasi;
k. Transfusi darah;
l. Rehabilitasi medik.

5.2 Santunan
a. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
b. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
c. Santunan cacat sebagian anatomis;
d. Santunan cacat sebagian fungsi;
e. Santunan cacat total tetap;
f. Santunan kematian;
g. Biaya pemakaman;
h. Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi
akibat kecelakaan kerja;
i. Penggantian biaya gigi tiruan
j. Uang Duka Tewas;
k. Bantuan beasiswa.

5.3 Santunan Cacat
Santunan cacat diberikan kepada peserta dengan ketentuan mengalami cacat, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan kerja sebagai
PPPK karena cacat

6. Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Manfaat
Apabila terjadi kecelakaan kerja, Peserta / Ahli Waris / Instansi wajib melaporkan kejadian kepada PT TASPEN (PERSERO) paling lambat 3x24 jam, dilengkapi dengan Formulir Kecelakaan Kerja Tahap I (Form TASPEN-1) diketahui oleh kepala unit kerja/
Instansi.

Peserta / Ahli waris / Instansi wajib menyampaikan Laporan Kecelakaan tahap II (Form TASPEN-2) kepada PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Surat Keterangan Dokter (Form
TASPEN-3).

6.1 Perawatan
Apabila peserta dinyatakan sembuh menyampaikan Laporan Kecelakaan Kerja tahap II, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Formulir Permintaan Pembayaran;
b. Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3);
c. Surat Rujukan Dokter (apabila memerlukan perawatan lebih lanjut);
d. Surat Perintah Tugas / Surat Pernyataan dari Pimpinan Instansi / Surat Keputusan Pejabat yang berwenang;
e. Surat atau Berita Acara dari Pejabat yang berwajib;
f. Foto copy KTP Pemohon;
g. Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer);
h. Kwitansi biaya perawatan dari rumah sakit / puskesmas / klinik yang distempel rumah sakit / puskesmas / klinik dan kwitansi pengangkutan

*) Perawatan oleh Rumah Sakit yang ber-PKS dibayarkan kepada Rumah Sakit.
**) Perawatan diluar Rumah Sakit yang ber-PKS dibayarkan kepada Peserta/Ahli waris.
Pengajuan ini tidak boleh lebih dari 2 tahun terhitung sejak terjadinya kecelakaan


Prosedur Perawatan dan Pengajuan Klim
Prosedur Perawatan dan Pengajuan Klim 
Perawatan Lanjutan
Perawatan Lanjutan


Persyaratan Pengajuan Klim
1. Formulir Permintaan Pembayaran;
2. Fotocopy Formulir Kecelakaan Kerja Tahap I (Form TASPEN-1);
3. Surat Keterangan Dokter (TASPEN-3);
4. Laporan Kecelakaan Kerja tahap II (Form TASPEN-2);
5. Surat Rujukan Dokter (apabila memerlukan perawatan lebih lanjut);
6. Fotocopy KTP Pemohon;
7. Fotocopy Buku Tabungan;
8. Kwitansi asli biaya perawatan dari rumah sakit/fasilitas kesehatan;
9. Laporan dari Kepolisian (apabila merupakan kecelakaan Lalu Lintas);
10. Keterangan Kronologis dari Instansi (apabila bukan merupakan kecelakaan Lalu Lintas);


Catatan:
Khusus Perawatan Lanjutan tidak perlu melampirkan persyaratan pada nomor 9 dan 10.

6.2 Santunan Kematian Kerja
Apabila peserta dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang merawat, Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (Form TASPEN-2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
a. Formulir Permintaan Pembayaran;
b. Foto copy Surat Kematian;
c. Foto copy Surat Nikah / Surat Keterangan Ahli Waris;
d. Surat Keterangan Sekolah (apabila masih terdapat tunjangan anak berusia 21 s/d 25 tahun, belum bekerja, belum menikah / pernah menikah;
e. Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3);
f. Kwitansi biaya-biaya (biaya pemakaman, biaya rehabilitasi, biaya gigi tiruan);
g. Foto copy KTP Pemohon;
h. Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).

6.3 Santunan Cacat
a. Mengalami cacat sebagian, persyaratannya adalah sebagai berikut:
1) Formulir Permintaan Pembayaran;
2) Laporan Kecelakaan Kerja tahap II (Form TASPEN-2);
3) Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3);
4) Foto copy KTP Pemohon;
5) Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).

b. Mengalami cacat total tetap, persyaratannya adalah sebagai berikut:
1) Formulir Permintaan Pembayaran;
2) Laporan Kecelakaan Kerja tahap II (Form TASPEN-2);
3) Foto copy Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Cacat/ Surat Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK karena cacat;
4) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
5) Surat Keterangan Dokter (Form TASPEN-3);
6) Foto copy KTP Pemohon;
7) Foto copy Buku Tabungan (apabila pembayaran melalui transfer).

•• Pengajuan pembayaran Klim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris dilakukan
paling lambat 2 (dua) tahun sejak terjadinya kecelakaan.
Loading...