Pemberontakan PKI Madiun, dan 5 Tempat Tragedi DI/TII yang Menggegerkan Indonesia

Pemberontakan PKI Madiun, dan 5 Tempat Tragedi DI/TII yang Menggegerkan Indonesia, pki madiun, pki madiun 1948, pemberontakan pki di madiun, pemberontakan pki madiun 1948, pemberontakan pki, peristiwa madiun, kekejaman pki, tokoh pemberontakan pki madiun, muso pki, pki di madiun, penumpasan pki madiun, pemimpin pemberontakan pki madiun, tokoh pejuang nkri pemberontakan pki madiun, pembantaian pki madiun, madiun 1948.


Pemberontakan PKI Madiun, dan 5 Tempat Tragedi DI/TII yang Menggegerkan Indonesia


Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tidak lantas menjadikan negara Indonesia aman dan sejahtera. Jalannya pemerintahan di Indonesia mengalami pasang surut seiring berbagai pergolakan yang terjadi.

Beberapa pergolakan yang muncul akibat ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah serta persaingan ideologis memicu ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa tersisihkan dalam pemerintahan. 

Hal ini lambat laun berkembang menjadi pemberontakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, salah satu kepedulian pemerintah adalah membentuk Kabinet Juanda.

Melalui Kabinet Juanda pemerintah mengadakan Munas pada tanggal 10–14 September 1957 yang bertujuan memperbaiki hubungan antara pusat dengan daerah, menginginkan keutuhan Dwi Tunggal Soekarno–Hatta, dan menjalin hubungan antara pusat dengan daerah.

Berikut ini berbagai pergolakan di beberapa daerah yang berusaha merongrong keutuhan bangsa Indonesia.

Peristiwa Madiun/PKI


Persetujuan Renville tidak menjamin secara tegas kedudukan Republik Indonesia. Wilayah Republik Indonesia pun juga menjadi semakin sempit. Akibat Persetujuan Renville itu, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. 

Oleh karena itu, pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian Presiden Republik Indonesia menunjuk Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet.

Setelah menyerahkan mandatnya kepada pemerintah Republik Indonesia, Amir Syarifuddin menjadi oposisi dari pemerintahan Kabinet Mohammad Hatta. Ia menyusun kekuatan dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. 

Melalui kegiatan-kegiatan politik FDR inilah, Amir Syarifuddin merongrong Kabinet Hatta. Kegiatan politik FDR dibarengi dengan usaha-usaha untuk memancing bentrokan dengan golongan lawan politiknya, sehingga berakibat terjadinya kerusuhan, terutama di daerah Surakarta.
Muso, Pimpinan PKI Madiun
Muso, Pimpinan PKI Madiun

Pada tanggal 5 Juli 1948 kaum buruh yang berada di bawah pengaruh FDR mengadakan pemogokan di pabrik karung Delanggu. Kemudian terjadi bentrokan antara sekelompok pemogok dengan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) yang menentang pemogokan politik itu.

Bersamaan dengan kegiatan FDR, pada bulan Agustus 1948, seorang tokoh PKI dari zaman sebelum Perang Dunia II yang bernama Muso kembali dari perantauannya di Uni Soviet.

Kedatangan Muso ternyata membawa garis baru bagi kaum komunis dan membawa perubahan-perubahan besar dalam gerakan komunis. Partai yang berhaluan komunis, yakni Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifuddin pada akhir Agustus 1948 berfusi dengan PKI. Muso terpilih sebagai ketua PKI dan Amir Syarifuddin sebagai sekretarisnya.

Di bidang politik, Muso mengecam kebijakan pemerintah dan strategi perjuangan pemerintah. Kampanye politik Muso semakin ditingkatkan dengan mengadakan rapat-rapat raksasa. Dalam rapat raksasa di Madiun, Muso menuduh pemerintah Hatta membawa negaranya kepada penjajahan baru dengan bentuk lain.

Muso dan Amir Syarifuddin rajin berkeliling ke berbagai wilayah untuk menarik simpati rakyat dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah. Aksi-aksi mereka memicu timbulnya perpecahan di tubuh TNI. Sebagian tentara ada yang bersimpati pada FDR dan sebagian lainnya tetap setia pada pemerintah yang sah.

Pertentangan politik ini meningkat menjadi insiden bersenjata di Solo. Insiden terjadi antara simpatisan FDR/PKI dengan lawan-lawan politiknya, serta dengan TNI. Setelah terjadi insiden bersenjata di Solo, pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh tokoh-tokoh PKI diproklamasikan berdirinya Republik Sovyet Indonesia. 

Maka pecahlan pemberontakan PKI di Madiun. Tujuannya meruntuhkan negara Republik Indonesia dan mengganti dengan sebuah negara komunis.

Pemerintah langsung bertindak tegas terhadap aksi pemberontakan PKI Madiun. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Panglima Divisi II Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi I Jawa Timur Kolonel Sungkono untuk menggerakkan kekuatan TNI dan polisi guna mematahkan kekuatan PKI.

Akhirnya pada 30 September 1948, Madiun dapat direbut kembali dari tangan PKI. Dalam upaya penumpasan tersebut Muso tewas tertembak di Ponorogo, sementara Amir Syarifuddin dapat ditangkap di Purwodadi–Grobogan yang selanjutnya diadili dan dijatuhi hukuman mati.

Pemberontakan DI/TII


Sesuai Perjanjian Renville, pasukan TNI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki tentara Belanda. Dengan demikian, semua kesatuan di Jawa Barat juga harus ditarik mundur ke Jawa Tengah yang merupakan wilayah RI.

1. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat


Dari kesepakatan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda, ternyata Pasukan Hisbullah dan Sabilillah tidak mau mengakui dan menaati hasil Perjanjian Renville dan tetap bertahan di Jawa Barat yang ketika itu masuk dalam wilayah Belanda. 

Mereka bertahan di Jawa Barat di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Kelompok ini menamakan dirinta Derakan Darul Islam. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) di Malangbong,Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Kartosuwiryo menghimpun pasukan Hisbullah dan Sabilillah untuk membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) sebagai kelengkapan pertahanan NII/DI. Gerakan ini kemudian dikenal dengan singkatan DI/TII.

Negara yang baru yang didirikan Kartosuwiryo ini berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Namun, pada kenyataannya banyak tindakan-tindakan yang di luar ajaran Islam. Tidak sedikit rakyat yang menderita akibat tindakantindakan gerombolan DI/TII, seperti perampokan, pembakaran, bahkan pembunuhan.
Penangkapan Karto Suwiryo
Penangkapan Karto Suwiryo

Semula, pemerintah mencoba menempuh langkah-langkah musyawarah untuk mengatasi pemberontakan. Namun, cara ini tidak berhasil sehingga pemerintah menempuh langkah tegas dengan cara operasi militer. 

Pemberontakan DI/TII merupakan pemberontakan terpanjang yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan DI/TII memperoleh banyak simpati dari rakyat dengan memberikan bantuan dan perlindungan. Oleh karena itu, upaya penumpasan DI/TII sering menemui jalan buntu.

Memasuki awal tahun 1960-an, pasukan TNI dari Divisi melibatkan masyarakat. Operasi tersebut dinamakan Operasi Pagar Betis dan Operasi Bratayuda. 

Akhirnya, pemberontakan DI/TII dapat ditumpas total pada tanggal 4 Juni 1962. Kartosuwiryo tertangkap di Gunung Geber, Majalaya, untuk kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati.

2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah


Kartosuwiryo mengangkat Amir Fatah untuk memimpin gerakan DI/TII di Jawa Tengah. Kemudian Amir Fatah menghimpun kekuatan di Brebes, Tegal, dan Pekalongan.

Sementara di wilayah Kebumen, Kiai Somalangu membentuk Angkatan Umat Islam (AUI) untuk membantu perjuangan NII. Pemberontakan ini semakin kuat setelah Batalion 624 pada Desember 1951 membelot dan menggabungkan diri dengan DI/TII.

Penumpasan terhadap pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dilakukan dengan Operasi Guntur dan Gerakan Banteng Negara, yang tergabung dalam Pasukan Banteng Raiders di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Yani. 

Berkat operasi itu pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dapat ditumpas pada 1954. Sementara itu, untuk mengatasi pembelotan Batalion 624, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka Timur pimpinan Letkol. Soeharto.

3. Pemberontakan DI/TII di Aceh


Pemberontakan DI/TII di Aceh digerakkan oleh Daud Beureueh, yaitu seorang mantan gubernur militer di Aceh yang merasa sakit hati karena pemerintah pusat di Jakarta menurunkan status Aceh yang semula Daerah Istimewa menjadi sebuah karesidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara.

Pemberontakan ini ditandai dengan diproklamasikannya Aceh sebagai bagian dari NII Kartosuwiryo pada 20 September 1953. Seperti halnya penanganan DI/TII di daerah lain, di Aceh pun pemerintah mencoba menempuh langkah-langkah musyawarah untuk mengatasi pemberontakan ini. 

Pada tanggal 21 Desember 1962, diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang melibatkan semua pihak atas usul Pangdam Iskandar Muda Kolonel M. Yasin. Dalam musyawarah tersebut, pemerintah berhasil membujuk Daud Beureueh untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

4. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan


Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan digerakkan oleh Kahar Muzakar, yaitu seorang mantan Komandan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang sakit hati pada pemerintah pusat di Jakarta karena ditolak usulnya untuk memasukkan semua anggota KGSS sebagai anggota APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia). 

Ketika itu pemerintah justru lebih mengutamakan para mantan anggota KNIL yang jelas-jelas berpihak kepada Belanda dalam revolusi fisik. Oleh karena itu, Kahar Muzakar membawa semua pasukan dan persenjataannya ke hutan. Pada bulan Januari 1952, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari NII yang diproklamasikan Kartosuwiryo. 
Kahar Muzakar
Kahar Muzakar

Pemberontakan yang digalang Kahar Muzakar sangat dahsyat. Bahkan lebih lama dari pemberontakan DI/TII Pusat yang dipimpin langsung Kartosuwiryo di Jawa Barat. hal ini disebabkan gerombolan memanfaatkan keadaan medan pertempuran yang sudah mereka kenal. Selain itu, gerombolan telah mengenal karakter rakyat Sulawesi Selatan dengan menanamkan kesukuan yang kuat di hati rakyat. 

Pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar terbunuh dalam sebuah serangan TNI. Pemberontakan DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakar baru dapat ditumpas sepenuhnya pada bulan Juli 1965. Penumpasan dilakukan oleh pasukan Teritorium VII diteruskan Divisi Siliwangi.

5. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan


Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan digerakkan oleh Ibnu Hajar, yaitu seorang mantan anggota TNI berpangkat letnan dua yang merasa sakit hati pada pemerintah pusat di Jakarta. 

Ibnu Hajar memimpin sebuah pasukan yang dinamakannya Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT) dan menyatakan Kalimantan Selatan sebagai bagian dari NII yang diproklamasikan Kartosuwiryo.

KRYT di bawah pimpinan Ibnu Hajar gencar menyerang pos-pos TNI di berbagai wilayah. Seperti halnya penanganan DI/TII di daerah lain, pemerintah terlebih dahulu mencoba menempuh langkah-langkah musyawarah untuk mengatasi pemberontakan. 

Pemerintah menawarkan penerimaan kembali seluruh anggota KRYT ke dalam TNI, asal mereka menghentikan pemberontakannya. Namun hal ini justru digunakan oleh Ibnu Hajar dan KRYT untuk mengelabui pemerintah. Tepat setelah upacara penerimaan kembali KRYT sebagai anggota TNI, seluruh anggota KRYT melarikan diri ke hutan dengan membawa seluruh persenjataan yang baru mereka peroleh dari TNI.

Akhirnya, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan melancarkan operasi militer besar-besaran di seluruh Kalimantan Selatan. Dalam sebuah operasi pada bulan Juli 1963, Ibnu Hajar berhasil ditangkap yang selanjutnya diadili dalam Mahkamah Militer. Dalam pengadilan tersebut, ia dinyatakan bersalah dan ijatuhi hukuman mati.
Loading...